2012: Penderita AIDS Jakarta Bertambah 1000 Orang

Tweet

Kasus HIV/AIDS di DKI Jakarta kian parah. Tahun lalu, pengidap virus ini meningkat 1.332 kasus dibanding pada 2010. Kondomisasi dan tempat hiburan malam, dinilai sebagian pemicunya.  

Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) DKI Jakarta Rohana Mang­gala, kasus HIV/AIDS pada 2011 mencapai 5.650 kasus atau 25,3 persen dibanding pada 2010 sebanyak 4.318 ka­sus.

   “Ini tan­tangan berat bagi pe­merintah untuk le­bih mening­katkan upaya pen­ce­gahan me­ning­katnya jumlah kasus HIV/AIDS,” kata Rohana di Jakarta, kemarin.

Rohana menyebutkan, dari to­tal kasus yang terjadi hingga 2011, wilayah yang paling ba­nyak terjadi kasus HIV/AIDS ada di Jakarta Timur 28 per­sen. Di­susul Jakarta Barat 23 persen, Jakarta Pusat 20 persen, Jakarta Uta­ra 14 persen dan Jakarta Se­latan 15 persen.

Sedangkan kasus HIV/AIDS berdasarkan kelom­pok umur pa­da 2011, kelompok umur 25-44 tahun 78 persen atau naik 2 persen di­bandingkan 2010 seba­nyak 76 persen. Kelompok umur di atas 45 tahun mencapai 15 per­sen, me­nurun satu persen diban­ding 2010 sebanyak 16 persen.

Kelompok umur di bawah satu tahun mencapai dua persen, me­nurun satu persen dari 2010 yang hanya satu persen. Ke­lompok umur 1-4 tahun mencapai satu persen, naik satu per­sen dari tahun 2010 yang nol persen.

Sedangkan kelompok umur 15-24 ta­hun mencapai dua per­sen, me­nurun tiga persen di­banding 2010 sebanyak lima persen.

Pengamat Kese­hatan dari Universitas Indo­nesia Adang Bachtiar menilai, ku­rang­nya anggaran dana dari pe­me­rintah menjadi penyebab se­makin me­ningkatnya jumlah pen­derita HIV/AIDS.

Kontribusi nasional untuk prog­ram pencegahan HIV/AIDS, menurut Adang, mes­tinya makin me­ning­kat tahun ke tahun.

“Sayangnya, eskalasi anggar­an nasional untuk mencegah dan menanggulangi meningkatnya HIV/AIDS ti­dak terjadi. Keter­gantungan ter­hadap asing masih tetap terjadi,” cetus Adang.

Melihat masih banyaknya ka­sus ini, peneliti Institute for Sus­tai­nable Reform (INSURE) Ing­gar Saputra menyarankan peme­rintah segera membuat sol­usi pre­ventif atau pencegahan.

Inggar menilai, lebih baik Pem­prov DKI Jakarta menyeru­kan per­nikahan sebagai solusi kon­kret mem­perbaiki tatanan sosial yang mem­buruk. Pernikahan dapat meng­halalkan hubungan seks se­hingga lebih produktif dan sehat.

“Apalagi, semua agama dan aturan sosial menjadikan perni­kahan sebagai solusi jitu menga­tasi masalah penyimpangan sek­sual di masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Inggar, se­lama ini Jakarta telanjur salah kaprah menganggap tempat hi­buran ma­lam sebagai ajang pemasukan pendapatan daerah.  

“Padahal, banyak ditemukan transaksi narkoba dan tempat penyebaran HIV/AIDS disitu,” ungkapnya.

Inggar juga melihat, masih minimnya sosialisasi oleh pe­merintah dalam mencegah dam­pak HIV/AIDS.

“Penyebaran pamflet belum menjangkau se­mua kalangan, kecuali bagi mas­yarakat yang rajin datang ke tem­pat peme­rintahan seperti Pus­­kesmas, kelurahan dan lain­nya,” ung­kapnya. (Sumber: Suara Merdeka)