Gedung Balaikota Jakarta, Sebuah gedung kuno dan bersejarah yang terletak di Medan Merdeka Selatan no. 8 merupakan bagian penting dari gugus perkantoran Pemerintahan Daerah Ibukota Jakarta karena di sinilah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama staf berkantor. Sebelum, menempati gedung Balaikota Medan Merdeka Selatan, pusat pemerintahan kota Jakarta mengalami beberapa kali perpindahan tempat.
Ketika Stad Batavia dibentuk pada tahun 1905, dan kemudian berubah menjadi Gemeente Batavia, kantor pemerintahannya bertempat di Stadhuis, yakni bangunan kuno abad XVIII di Stadhuisplein ( Sekarang Taman Fatahillah dan dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta). Akibatperkembangan kota Batavia yang mengarah ke selatan dan berpusat di Weltevreden (sekarang daerah Gambir, kantor Gemeente Batavia menjadi sangat jauh dari pusat kota).
Oleh karena itu pada tahun 1913 kantor Gemeente Batavia beralih ke Tanah Abang West (sekarang jalan Abdul Muis no.35, Jakarta Pusat). Pada tahun 1919 kantor Gemeente Batavia pindah lagi ke Koningsplein Zuid (sekarang Medan Merdeka Selatan no.9).
Pada masa Jepang, antara tahun 1942 dan 1945, nama Gemeente Batavia di ubah menjadi Djakarta Tokubetsu Shi dan tetap menempati kantor Koningsplein Zui no.9. Yang kemudian diubah menjadi Gambir Selatan setelah Indonesia Merdeka pun kantor pemerintahan kota Jakarta tidak pindah, hanya nama pemerintahan diubah menjadi Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dan kantornya disebut Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dengan walikota pertama Soewirjo.
Kota Jakarta diduduki Belanda pada agresi tanggal 21 Juli 1947. Pemerintahan NICA menguasai Balai Agung serta pada tanggal 21 November menangkap dan mengusir Soewirjo beserta para pejabat ke luar Jakarta, sehingga Pemerintahan Nasional Kota Jakarta tidak dapat berjalan. Pada tanggal 9 Maret 1948 Belanda membentuk pemerintahan Pre Federal yang menjadikan Jakarta sebagai Ibukota Negara dan berada langsung di bawah Pemerintahan Federal. Nama pemerintahan Kota Jakarta di ubah menjadi Stdgemeente Djakarta. Nama ini digunakan sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949 oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. Sejak tanggal 31 maret 1950 kota Jakarta berkedudukan sebagai Kotapraja Djakarta dan Soewirjo diangkat kembali sebagai walikota. Pada tahun ini nama Gambir Selatan diubah menjadi Medan Merdeka Selatan.
Pada tahun 1945,pada masa jabatan walikota Sudiro, terjadi pengembangan pertama kantor Pemerintahan Kotapraja Djakarta untuk menampung perluasan kegiatan layanan terhadap masyarakat. Gedung di Merdeka Selatan 8, yang waktu itu menjadi kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda untuk Indonesia, digabungkan dengan Balaikota, sedang Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja memberikan sebuah gedung di Medan Merdeka Barat sebagai pengganti. Walikota Sudiro menggunakan gedung Medan Merdeka Selatan 8 sebagai kantor bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.
Pada tahun 1960, yakni pada masa jabatan Sumarno, Kota Jakarta memperoleh kedudukan istimewa menjadi setingkat dengan Daerah Swantantra Tingkat I. Nama Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja diubah menjadi Pemerintah daerah Chusus Ibukota (DCI) Djakarta dan kepala pemerintahannya adalah seorang Gubernur. Akibat diberlakukannya Ejaan Yang Disempurnakan pada tahun 1972, nama resmi Pemerintah DCI Djakarta disesuaikan menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Sebelumnya, berdasar Undang-undang No.120 Tahun 1964, jakarta resmi menjadi ibukota Negara kesatuan Republik Indonesia.
Pada tahun 1969 untuk menyediakan ruang sidang DPRDGR yang memadai dibangun gedung blok C (Balai Agung), sedangkan untuk kebutuhan ruang sekretariat DPRD dan ruang kerja sekretariat Daerah di bangun blok F (4 lantai).
Untuk menampung kegiatan pemerintahan dan layanan semakin banyak dan beragam kepada masyarakat, pada tahun 1972 Pemerintah DKI membongkar gedung no.9 dan membangunnya menjadi sebuah gedung baru berlantai 24. Pembangunan gedung yang kemudian dikenal sebagai Gedung Blok G ini juga dimaksudkan sebagai proyek "belajar" dan percontohan bagi pembangunan gedun-gedung tinggi yang lain, sehingga digunakan sebagai acuan untuk menyususn peraturan mengenai pembangunan gedung-gedung berlantai banyak.
Keseluruhan runtunan pembangunan, mulai dari perencanaan, perancangan serta perhitungan kontruksi dan anti gempa, dilakukan oleh tenaga ahli Indonesia. Pembangunan tahap pertama selesai pada tahun 1974 dan tahap akhir selesai pada tahun 1976. Presiden Soeharo berkenan meresmikan penggunaan gedung baru ini pada tanggal 28 April 1976.
Pada tahun 1972 dilakukan pula perluasan gugus perkantoran Pemerintahan DKI Jakarta ke arah belakang, menghadap ke Jalan Kebon Sirih. Gedung baru yang diperuntukan bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Kas Daerah ini kemudian disebut Blok H. Setelah itu berturut-turut dibangun gedung-gedung baru, yakni Blok D (Perkantoran dan Sarana Kantor, seperti Bank dan Pemadam Kebakaran) dan Blok F (Perkantoran dan Sarana Kantor).
Peningkatan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu tahun 1977, baik yang menyangkut hubungan kerja dengan Pemerintah DKI maupun yang menyangkut kesadaran rakyat dalam menyalurkan keinginan dan permasalahan secara konstitusional, memerlukan sebuah gedung yang memadai sebagai sesuatu sarana kelancaran tugas dan kewajiban.
Oleh karena itu pada tahun 1982 Pemerintahan DKI Jakarta Membangun gedung DPRD DKI yang menghadap ke Jalan Kebon Sirih, kawasan yang semula milik Kedutaan Besar Belanda. Pemilihan tempat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DPRD dan Gubernur Kepala Daerah merupakan satu kesatuan Pemerintah Daerah, sehingga gedung DPRD harus berhubungan langsung dengan gugus perkantoran.
Sumber : Foto Koleksi Keluarga Soediro dan Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta/ Jakarta.go.idhttp://www.jakarta.go.id/web/news/1990/01/Gedung-Balaikota
0 comments:
Post a Comment